Mantan Bupati Simeulue H.Riswan,NS Angkat Bicara Soal Klarifikasi Mengenai KSO Antara PDKS dengan PT.Kasamaganda

0
86
Foto : Mantan Bupati Simeulue Drs.H.Riswan,NS Periode 2012-2017

SIMEULUE – Mantan Bupati Simeulue Provinsi Aceh Drs.H.Riswan,NS periode 2012-2017 angkat bicara mengenai klarifikasi Kerjasama Operasional (KSO) antara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dengan PT.Kasamaganda (PT.KSG), Kamis (15/08/2019).

Mantan Bupati Drs.H.Riswan,NS yang akrab disapa Bang Metro saat dikonfirmasi melalui telpon selulernya menegaskan diantaranya, Yang menjadi pertimbangan mendasar dilakukannya Kerjasama Operasional (KSO) antara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dengan PT. Kasamaganda (PT.KSG) adalah sebagai upaya untuk menyelamatkan Aset Daerah Kabupaten Simeulue yang telah lama tidak beroperasi.

Padahal sejak awal berdirinya PDKS Tahun 2002-2012 sudah menggunakan anggaran daerah lebih kurang 227 Miliar. Oleh Karena itu, menjadi tanggungjawab Pemkab Simeulue untuk menghidupkan kembali PDKS tersebut. Namun, karena PDKS tidak bisa lagi disubsidi dari APBK (telah mendapat peringatan dari BPK-RI Perwakilan Aceh). Sehingga Pemkab Simeulue, DPRK Simeulue pada saat itu bersama PDKS dan SKPK terkait mencari jalan serta solusi terbaik dengan menggandeng pihak ketiga sebagai investor.

Disamping itu, Seluruh Karyawan PDKS melakukan demo (unjuk rasa) menuntut gaji mereka yg belum dibayar oleh PDKS. Yang berakibat Direktur Utama PDKS mengundurkan diri di depan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRK, Kapolres dan Kepala SKPK terkait. Alasannya PDKS tidak sanggup lagi membayar gaji karyawan termasuk pinjaman di Bank Exim Medan sejumlah Rp.3 Milliar.

Karena itu, menjadi pilihan sulit bagi kami saat itu sebagai Bupati Simeulue, disatu sisi, PDKS terus merugi, dan di sisi yang lain, kami harus menyelamatkan aset daerah. Coba dibayangkan, gaji karyawan sekitar bulan April, Mei,Juni & Juli 2012 (4 bulan) tidak sanggup dibayar oleh PDKS dan sejak Tahun 2002-2012 PDKS telah disubsidi dan menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue lebih kurang 227 Miliar belum lagi pinjaman “kredit warisan” sebesar Rp.3 Milliar di Bank Exim Medan yang tidak jelas penggunaannya, bunga kredit terus membengkak dan menjadi beban kami saat itu, Jelasnya.

Inilah pertimbangan kami mengapa PDKS kita KSO kan dengan pihak ketiga (PT.KSG) adalah sebagai salah satu solusi alternatif yang terbaik saat itu, yang prosesnya telah dimusyawarahkan bersama dan mendapatkan persetujuan dari DPRK Simeulue dan ijin dari Gubernur Aceh.

Riswan,NS juga merincikan, yang menjadi Dasar hukum KSO antara PDKS dengan PT.KSG yakni, adanya persetujuan dari DPRK Simeulue, adanya izin dari Gubernur Aceh tentang Kerjasama PDKS dengan pihak ketiga, telah dilakukan uji publik di DPRK Simeulue, hasil seleksi dari Tim dan Unit Layanan Pelelangan (ULP), serta Akta Notaris (dokumen ada di Setdakab, PDKS, PT.KSG dan pihak terkait lainnya).

Kemudian, pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) tersebut juga telah mengacu kepada regulasi yang ada yakni, UU No.5/1962 Tentang Perusahaan Daerah, PP No.50/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, Kepmendagri & Otonomi Daerah No.43/2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga, serta Permendagri No.22/2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

Dalam Proses pelaksanaan Kerjasama, Pemkab Simeulue membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) yang menyusun Term Of Reference (TOR) dan Kajian Analisis Keuangan (KAK) yang menjadi pedoman Kerjasama Operasional.

TKKSD juga melakukan seleksi untuk mendapatkan pihak ketiga yang dianggap layak untuk bekerjasama dengan PDKS.

Terjadinya KSO antara PDKS dengan PT.KSG bukan keputusan pribadi kami. Artinya, ada kesepakatan secara kolektif kolegial (kesepakatan bersama) saat itu, hal ini menjadi penting untuk dijelaskan sehingga tidak menaruh curiga dari banyak pihak, kami tetap menganut azas transparansi dan akuntabel dalam pengambilan keputusan (making decision).

Selanjutnya, Mengenai nilai investasi atau penyertaan modal PT.KSG dalam KSO, silahkan dikonfirmasi langsung kepada pihak terkait, karena yang melakukan KSO adalah PDKS dengan PT.KSG bukan dengan Pemkab Simeulue,
kapasitas Pemkab Simeulue hanya sebagai pemegang saham, yang menjalankan operasional adalah PDKS sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Dalam proses KSO antara PDKS dengan PT. KSG dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi dan sistem, berdasarkan kebutuhan bukan berdasarkan keinginan, dengan melibatkan banyak pihak dan elemen terkait.

Perlu kami tegaskan bahwa tudingan yg mengatakan kami menerima gratifikasi mobil dan komitmen fee dalam proses KSO tersebut adalah TIDAK BENAR dan merupakan FITNAH yang sangat keji. Masalah tudingan ini pun telah berulang kali kami jelaskan baik melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRK maupun melalui media pers dan media sosial.

Tapi, lagi-lagi kabar “miring” tentang KSO ini terus dihembus oleh pihak yang memiliki “kepentingan” di PDKS sebelum kepemimpinan kami.

Mengenai laporan gratifikasi yg dialamatkan kepada pribadi kami maupun terhadap saudara Hasrul Edyar sebagai Wakil Bupati Simeulue saat itu, sebenarnya sudah pernah dijelaskan oleh Kajati Aceh Raja Nafrizal pada 2017 yang lalu dan telah memberi keterangan mengenai hal ini bahwa tidak ditemukan unsur pidananya atas laporan gratifikasi dan akan segera dihentikan. (silakan dikonfirmasi kembali dengan pihak Kejati).

Demikian juga mengenai Kerjasama Operasional (KSO) antara PDKS dengan PT.Kasamaganda (PT.KSG) yang pernah digugat secara Perdata telah mendapat kekuatan hukum tetap (Inkracht) dari Pengadilan Negeri Sinabang.

Mengenai tudingan gratifikasi, komitmen fee bahwa secara logika bisnis, bagaimana mungkin pihak ketiga (PT. KSG) memberikan hadiah atau gratifikasi, sementara mereka mengambil alih (take over) sebuah perusahaan yang sedang tidak sehat (pailit & hampir bangkrut).

Pada saat itu kami berprinsip, ada pihak ketiga yang mau ikut “menyelamatkan” PDKS saja sudah Syukur Alhamdulillah, sehingga keuangan daerah tidak jor-joran dan masih ada skala prioritas pembangunan lainnya yang sangat dibutuhkan Rakyat Simeulue.

Dilematis memang, berdiam diri dengan tidak menyelamatkan PDKS sebagai salah satu Aset Daerah, kami dituding tidak bertanggung jawab, di KSO kan dengan pihak ketiga dituding menerima “hadiah”, kondisi saat itu bagaikan buah simalakama (dimakan mati ibu, tidak dimakan mati ayah). Meskipun pahit, kami sebagai pimpinan pada saat itu harus mengambil langkah dan sikap tegas untuk kepentingan Daerah dan Masyarakat Simeulue.

Riswan,NS juga menuturkan, mengenai seberapa besar setoran ke Kas Daerah yang telah dilakukan selama KSO di era kepemimpinan kami, silahkan dikonfirmasi langsung kepada pihak PDKS, PT. KSG dan dinas terkait. Tentu, sebagai Bupati Simeulue saat itu, kami tidak mengurus hal-hal teknis seperti itu. sebab, ada dinas teknis yang mengurusnya termasuk manajemen PDKS.

Perlu dimaklumi bahwa KSO antara PDKS dengan PT. KSG dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi, seseorang maupun kelompok tertentu dan juga bukan untuk kepentingan politis, tapi semata-mata untuk kepentingan Daerah, karena sejak berdirinya PDKS telah menyerap Uang Rakyat Ratusan Milliar Rupiah yg terbuang percuma dan sia-sia.

Niat kami saat itu ingin menyelamatkan Aset Daerah. Jika ada kekurangan mari kita perbaiki, demi kebaikan bersama dan pemasukan bagi Kas Daerah dalam jangka panjang, termasuk menyerap tenaga kerja Masyarakat Simeulue.

Memang, tidak semua niat baik akan sesuai harapan, apalagi kalau “dibungkus” dengan isu yang bernuansa politis dan kepentingan pribadi serta kelompok tertentu.

Kemudian, Mengenai sistem bagi hasil selama KSO antara PDKS dengan PT.KSG, bahwa semua itu telah diatur dalam Akta Notaris, sebaiknya langsung dikonfirmasi kepada pihak terkait.

Riswan,NS juga menjelaskan, posisi Pemkab Simeulue di PDKS adalah sebagai Pemegang Saham (bukan kapasitas pribadi) dan yang melakukan KSO tersebut adalah PDKS dengan PT.KSG. Selanjutnya, ada pengawasan dari DPRK serta internal audit yaitu Badan Pengawas PDKS dan Inspektorat Simeulue dengan diawasi secara rutin oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI Perwakilan Aceh).

Selanjutnya, KSO antara PDKS dengan PT.KSG dituangkan dalam suatu Legalitas Resmi yaitu melalui Akta Notaris, maka para pihak harus taat dan patuh terhadap butir-butir perjanjian dalam KSO tersebut dan tidak boleh ada yang ingkar janji dan saling menghianati.

Terakhir, banyak hal yang tidak dapat kami ingat lagi karena KSO tersebut berlangsung tahun 2012 dan seiring berjalannya waktu tahun 2017 kami pensiun dini dan untuk lebih jelasnya perjalanan KSO tersebut dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait terutama yang masih berada didalam system, Tutupnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here