Diduga Kades Kerukunan Korupsi DD Dan Pemalsuan Tanda Tangan Sekdes

0
332

KUTACANE – Rasidin, Kepala desa (Pengulu Kute) Kerukunan, Kecamatan bukit tusam, Aceh tenggara sudah 2 kali dilaporkan warganya ke inspektorat Aceh tenggara atas dugaan korupsi dana desa.

Pertama, laporan dugaan kuropsi dana desa anggaran tahun 2015-2016, laporan tersebut sudah selesai di periksa Tim Audit Khusus inspektorat di tahun 2017, sementara menurut Informasi di peroleh Sigap88news.com, Hasil Laporan Pemeriksaan (LHP) Warga (pelapor) tidak mengetahui jumlah temuan pada saat itu hingga kini dan diduga tanpa di musyawarahkan terhadap warga (pelapor) dan hasil temuan tersebut diduga tidak jelas, di masa Plt Inspektur Aceh tenggara, Irvan Iskandar.

Kedua, laporan dugaan korupsi dana desa anggaran tahun 2015-2018 dilaporkan pada Pihak Inspektorat Pada tahun 2019 dan sudah selesai di Audit Khusus oleh Tim Audit Inspektorat, mengingat telah dilakukan pemeriksaan  anggaran tahun 2015-2016 maka Tim tidak melakukan pemeriksaan atas laporan tersebut sesuai dengan nomor ;700/34/idkab/LHP/2017. Namun pihak Tim Inspektorat hanya melakukan pemeriksaan laporan anggaran tahun 2017-2018, laporan 2017-2018 tersebut sudah di audit khusus inspektorat  beberapa bulan yang lalu sekitar bulan Maret 2019, dengan nomor; 700/10/12/LHP.K/2019, sementara menurut informasi, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan temuan sekitar senilai Rp.32.689.800,

Atas Hal ini, Pihak inspektorat Aceh tenggara melakukan Tindaklanjut permasalahan desa kerukunan, pihak terkait tersebut membuat acara penyelesaian masalah di kantor Camat Bukit tusam tepatnya di Oproom kantor Camat Bukit tusam pada Rabu tanggal 07 Agustus 2019, yang di hadiri dari Pihak Inspektorat, Camat serta Jajaran, Pihak Polsek, Pihak Pos Ramil, Aparatur Desa, serta warga (Pelapor). Sahrim, Sekretaris Inspektorat Aceh tenggara menyampaikan di dalam acara, “Penyelesaian di inspektorat itu masalah kerugian akibat penyalah pengelolaan keuangan Kute, seumpama kerugian 50 juta, dalam jangka 60 hari tidak di selesaikan maka rekening Kute di blokir (dihentikan sementara), inilah yang terjadi di kute Kerukunan, jadi dana Kute saat ini sudah di blokir (dihentikan sementara). kalau tidak di selesaikan oleh aparatur Kute nya maka rekening nya tidak akan di buka, kalau tidak diselesaikan ini ranahnya naik ke APH (Aparat Penegak Hukum),” paparnya.

“Inspektorat mengikuti aturan, aturannya 60 hari tidak di Tindaklanjuti, tahap hukuman nya pertama di blokir (dihentikan sementara), setelah di blokir (dihentikan sementara), setelah Tindak Lanjut (TL) masuk  tidak di Tindaklanjuti maka ini secepatnya akan di limpahkan ke APH, jadi dia ada jenjangnya. kecuali ada pidana seperti pemalsuan tanda tangan itu langsung ke APH prosesnya secepat kilat dibawa ke Kejaksaan atau Kepolisian,” jelasnya.

Lanjutnya, Pemerintah mempercayakan pengelolaan nya kepada Aparatur Kute, masyarakat mengawasi, ditambah lagi Camat, Polisi, Jaksa, LSM, jadi kalau Pengulu dan aparatur kute tidak boleh alergi terhadap masyarakat, karena itu uang masyarakat, artinya uang yang di kucurkan ke desa itu sebesar-besarnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kita selalu mengarahkan kepada kepala desa, agar dengan masyarakat membaur secara total, harapnya.

“Setelah selesai, masalah ini kepala desa tidak boleh melenggang, kedepannya kita akan terapkan juga seperti kepala desa tidak boleh mengangkat, membuat aparatur desa saudara kandungnya,”

“Karena saya menilai tadi dokumennya tidak lengkap, maka saya kembalikan lagi kepada orang ini, artinya bisa menimbulkan permasalahan lain lagi, kita akan membuat lagi rapat seperti ini,” tandasnya Sahrim di dalam Oproom kantor camat.

Pantauan, pada saat itu dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) disampaikan belum lengkap?. maka acara di persingkat dan di undur, dan kedepannya pihak terkait membuat lagi acara penyelesaian masalah desa kerukunan dengan waktu dekat.

Kelanjutan acara, di Oproom kantor camat Bukit tusam, pada kamis 15 Agustus 2019 yang di hadiri dari Pihak Inspektorat, Camat serta Jajaran, Pihak Polsek, Pihak Pos Ramil, Aparatur Desa, serta warga (pelapor). Dalam acara Hazmi Zuhrianto S.Pd, Camat Bukit tusam dalam sambutan menyampaikan, “Harapan kita ini bisa terselesaikan dengan baik, masyarakat pun dapat dengan rukun dan damai, tidak ada masalah apapun,” Tutupnya Hazmi.

Kemudian dilanjutkan mengenai Hal temuan, Sahrim, Sekretaris Inspektorat Aceh tenggara menyampaikan, “Uang Rp.32.689.800, dipergunakan untuk apa nantinya. iya pak pengulu? (tanya Sahrim kepada pengulu Kute) ‘Iya pak’ jawab (Rasidin, pengulu Kute). Lanjut Sahrim, ini harus di musyawarahkan kepada masyarakat,”

Saat itu warga (pelapor) menanyakan kapan keluarnya LHP?

“Keluarnya LHP tanggal 26 April 2019,” Jawab Sahrim.

Karena menurut peraturan yang berlaku durasi pengembalian kerugian 60 hari. Berarti batas waktu  pengembalian berarti hingga 26 Juni 2019 jatuh tempo.

Namun pada saat itu warga melihat bukti pengembalian kerugian atau temuan tersebut dengan dua kali Pengembalian, pertama tertanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp 10.000.000,. pembayaran pengembalian kedua tertanggal 05 Agustus 2019 sebesar 22.689.800,. berarti hal pengembalian diduga melewati batas waktu.

Masih di dalam acara, warga melihat LPJ salah satu kegiatan seperti kegiatan Pengelolaan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Anggaran Tahun 2017, dimana diperuntukkan diduga tidak tepat karena disitu dibuat membeli Tas Sekolah, Sepatu sekolah,Seragam SD, SMP, SMA, dan sebagai Pelaksana Kegiatannya atas nama Sopian, Sopian adalah adek kandung Pengulu Kute, Sopian juga Sebagai Kaur Pembangunan.

Selanjutnya masih dalam acara, Kegiatan Bantuan Permodalan BUMK (Badan Usaha Milik Kute) saat itu warga (pelapor) spontan menanyakan mengenai tanda tangan Sarabunis, Sekretaris desa di dalam LPJ itu.

Setelah di lihat Sarabunis tanda tangan nya, Sarabunis menjawab, “Ini bukan Tanda Tangan saya,” Ungkap Sarabunis.

Di sela- sela penutup acara Rasidin, Kepala desa kerukunan menyampaikan, “Kepada masyarakat kerukunan khususnya saya meminta maaf dengan kelalaian dan kelemahan saya,” Tutur dan tutupnya Rasidin dalam acara.

Diakhir Acara, Sahrim juga menyampaikan, “Jadi, ini kedepan kepada pak kepala desa, berbaurlah kepada masyarakat, bermusyawarah lah, dijalan yang benar pun kita dapat untung, kalau dijalan salah nanti kita telan 1 bisa kita muntahkan jadi 10, karena kesuksesan itu jangan datang dari jalan sempit, datanglah dari jalan yang terang, sehingga kita bisa mengakses semua yang kita miliki,” Tutupnya Sahrim.

Masih lanjut, karena dinilai permasalahan Tindak lanjut LHP.K desa kerukunan  belum selesai, pihak Inspektorat  memanggil pihak terlapor (Pemerintah Kute) dan Warga (Pelapor) tepatnya di ruangan Inspektur Aceh tenggara, pada Senin 19 Agustus 2019, Acara di hadiri, Abd Kariman S.Pd,.MM, Inspektur Aceh tenggara, Sahrim, Sekretaris Inspektorat beserta jajaran, Rasidin, Kepala desa kerukunan, Warga (pelapor), dan Karya, Ketua APDESI Kecamatan bukit Tusam.

Dalam acara, Abd Kariman S.Pd, MM,. menyampaikan, “Di kantor Camat sebelumnya sudah di bacakan temuan nya, kemudian dokumen pun sudah di sampaikan pengulu beserta perangkat nya dan ada bukti setoran nya,” Ucap Abd Kariman S.Pd,.MM.

Tambahnya, kalau masalah ini sudah sesuai, biasanya di akhiri kepala desa membuat surat pernyataan, apa yang dilanggar itu, jangan terulang lagi, Ucapnya.

Jadi, pada saat itu warga (pelapor) menanyakan LHP itu apakah bisa di peroleh, apakah itu suatu rahasia?.. di jawab Inspektur, “Sebenarnya aturan ini sesuai dengan PP 12 tahun 2017,” Ucapnya, dan tambahan jawaban salah satu Tim Auditor mengatakan, “disitu jelas di katakan Pasal 23 ayat 1 dan 2, kami tidak bisa sembarangan membuka itu,” jelasnya

Namun, masih di dalam acara yang juga di akhir acara di ruangan Inspektur, warga (pelapor) meminta Laporan Realisasi APBDes dan Realisasi Kegiatan, yang menurut warga (pelapor) APBDes bukan rahasia, sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 72. Warga (Pelapor) bertanya, Kapan Bapak Kepala desa bisa memberikan APBDes Tahun 2015-2018  kepada kami ?..di jawab Rasidin, Kepala desa, “Saya minta petunjuk dulu dari Bupati dan ketua APDESI Aceh tenggara,” Ujar Rasidin.

Atas hal-hal yang sudah terjadi, kemudian, Rasidin, Kepala desa kerukunan membuat pernyataan yang bunyinya sebagai berikut,

              SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rasidin
Tempat/tanggal lahir : Kerukunan, 5 Mei 1974
Pekerjaan : Pengulu Kute (Kepala desa) Kerukunan.
Alamat : Kute Kerukunan kecamatan bukit tusam kabupaten Aceh tenggara.

Berdasarkan ketentuan :
1.Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa;
2.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber APBN;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa;
5. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute;
6. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 07 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Kute;
Untuk menindaklanjuti Peraturan tersebut di atas dalam mengelola keuangan Kute, dengan ini saya menyatakan sebagai berikut:
a. Menunjuk Tim Penyusun Anggaran, Rencana Kerja Pemerintah Kute (RKPK) dengan melakukan Musyawarah;
b. Menetapkan Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Kute (PTPKK) yang berasal dari unsur perangkat Kute terdiri dari;
– Sekretaris Kute
– Kepala Urusan dan Kasi
– Kepala Urusan Keuangan,
c. Tidak akan mengangkat saudara kandung dan anak kandung saya sebagai perangkat Kute;
d. Memfungsikan seluruh perangkat Kute sesuai dengan Tupoksi mereka masing-masing;
e. Dalam Hal megambil kebijakan akan melalui mekanisme musyawarah;
f. Setiap mau penarikan uang dari Bank terlebih dahulu pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Sekretaris Kute memverifikasi SPP tersebut.
g. Dalam menjalankan tugas dan wewenang saya akan bekerja bersungguh-sungguh, jujur, adil, cermat dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan;
h. Dalam menjalankan tugas dan wewenang tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi atau di berhentikan dari jabatan saya sebagai pengulu Kute.

Demikianlah surat pernyataan di bawah ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain agar dapat dipergunakan seperlunya.

Kerukunan, 19 Agustus 2019.
Pengulu Kute Kerukunan,

Ttd. Rasidin.

Diketahui Oleh;
1. Edel jabatan Ketua BPK
2. Riski Suhendra jabatan Wakil Ketua BPK
3. Masdi jabatan Sekretaris BPK
4. Rajak jabatan Anggota BPK
5. Lasin jabatan Anggota BPK.

Penulis  : Mahyuddin Arzifi
Sumber : Sigap88news.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here