Kades dan Ketua BPD Se-Kecamatan Sukosewu Bojonegoro Ikuti Penyuluhan Hukum

0
79

Bojonegoro, sigap88news.com || Guna meminimalisasi permasalahan yang terjadi di dalam penyelenggaraan roda pemerintahan desa serta banyaknya aduan masyarakat yang disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), Pemerintah Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, menggelar penyuluhan hukum.

Kegiatan dengan tema Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa Berskala Lokal, dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Sukosewu, Rabu, 18/11/20, yang dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri Bojonegoro, perwakilan Polres Bojonegoro, perwakilan Bagian Hukum Pemkab Bojonegoro, Camat Sukosewu beserta staf, Kepala Desa dan ketua BPD se wilayah Kecamatan Sukosewu.

Di awal, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Sukosewu, Alit Saksama Yoga menyampaikan bagi sebagian besar masyarakat saat ini, Desa dianggap sesuatu hal atau wilayah yang sangat cantik dan menarik. Dikarenakan desa memiliki kewenangan dan keuangan yang dikelola.

Hal tersebut tampak, pada saat pengisian perangkat desa yang dilaksanakan di sejumlah desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. “Peminat yang melamar pada rekrutmen pengisian perangkat membludak, bisa mencapai ratusan orang,” ujarnya.

Dijelaskan Sekcam Sukosewu, anggapan terhadap cantiknya dan menariknya kondisi desa saat ini, ternyata juga masih diikuti dengan banyaknya permasalahan – permasalahan dan kendala di desa, seperti masalah hukum dan aduan masyarakat. Oleh karenanya, dibutuhkan keterbukaan informasi publik agar tidak terjadi kesalahpahaman antara Pemdes dan masyarakat. Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan dari Polres dan Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

“Keterbukaan informasi publik harus diberikan kepada masyarakat, selama pemohon informasi tersebut merupakan warga dengan identitas dan tujuan yang jelas,” tegas Alit.

Pantauan awak media kabarpasti.com, penyuluhan hukum menghadirkan 2 (dua) orang nara sumber, dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Endah Suryani, S.H dan Kasubbag. Bantuan Hukum Pemkab Bojonegoro, Agus Setiadi, S.H.

Di hadapan peserta penyuluhan, Agus Setiadi menjelaskan sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa, maka kewenangan pengisian perangkat desa sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa (Pemdes). Oleh karena itu, Pemkab tidak memiliki kewenangan mencampuri urusan tersebut.

Lebih lanjut dikatakan, terkait dengan tata kelola penggunaan aset desa, Pemkab Bojonegoro segera melakukan revisi terhadap Perda tentang tata cara aset Desa. Salah satunya yakni penggunaan tanah eks. Bengkok (baca: tanah kas desa).

“Tanah eks. bengkok akan dikhususkan sebagai anggaran peningkatan pendapatan perangkat desa”, tutur Agus Setiadi.

Oleh karenanya, Pemdes diharapkan segera menyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang tata kelola aset desa, dan selanjutnya diajukan ke Pemkab sebagai proses perundangan.

Sementara itu, nara sumber dari Kejari Bojonegoro, Endah Suryani, saat penyuluhan hukum mengungkapkan ada beberapa macam potensi terjadinya korupsi pada pemerintahan desa. Antara lain, dikarenakan proses perencanaan, pengurangan spesifikasi disaat pelaksanaan kegiatan, konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta proses pengawasan yang lemah.

Melalui kegiatan ini, dirinya mengimbau kepada seluruh penyelenggara pemerintahan di tingkat desa, agar menggiatkan transparansi informasi publik. “Keterbukaan informasi dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan media-media publik yang ada, guna menekan potensi tindak pidana korupsi,” pungkasnya.

Data yang dihimpun awak media ini, karena masih di masa pandemi Covid-19, kegiatan penyuluhan tetap menerapkan protokol kesehatan, yakni mencuci tangan, menjaga jarak dan menggunakan masker. (3s/yuk)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini