Penyampaian Laporan RAPERDA Oleh Bupati Bojonegoro Dr Hj Ana Mu’awanah

0
59

BOJONEGORO, sigap88news.com || Bupati Bojonegoro Dr Hj Ana Mu’awanah, menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021.

Pembacaan nota pengantar disampaikan dalam Rapat paripurna diGedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro.

Bupati mengatakan penyampaian Pengantar Nota Keuangan itu sebagai kewajiban Pemerintah Daerah (pemda) sesuai dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020,

Tentang penyusunan APBD Tahun 2021 tidak lagi menggunakan konstruksi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006,

Akan tetapi menggunakan konstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang dijabarkan dalam Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020, dan harus menggunakan Aplikasi SIPD Kemendagri.

Selanjutnya kaitan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.Sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada Pasal 311 disebutkan bahwa, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dengan disertai penjelasan hal-hal yang melatar-belakanginya kepada DPRD, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

a. Kondisi ekonomi Daerah Tahun 2019, Tahun Berjalan 2020 dan Perkiraan Tahun 2021,Kerangka Ekonomi Daerah dan Kerangka Pendanaan Daerah Tahun 2021 memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi makro daerah.

Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan merupakan dasar kebijakan untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien melalui perencanaan dan kebijakan Keuangan Daerah,termasuk didalamnya penanganan dampak pandemic covid-19.

Arah Kebijakan dan Perkiraan Ekonomi Daerah 1) Produk Domestik Regional Bruto,PDRB menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekonomi di suatu wilayah.

Perekonomian di suatu wilayah dikatakan tumbuh dan berkembang jika barang dan jasa yang dihasilkan pada periode ini lebih besar daripada periode sebelumnya yang kemudian diturunkan sebagai nilai tambah.

Estimasi PDRB Kabupaten Bojonegoro ADHB tahun 2020 sebesar 80.826 Milyar dan pada tahun 2021 akan meningkat menjadi sebesar 85.231 Milyar.

Pendapatan Regional Per Kapita

PDRB per kapita Kabupaten Bojonegoro ADHB dengan migas tahun 2020 mencapai Rp.67,135 juta, atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 62,453 juta. Adapun untuk PDRB per kapita dengan migas tahun 2021 sebesar Rp. 72,512 juta

Pertumbuhan Ekonomi :

Pertumbuhan Ekonomi dengan migas tahun 2020 dikisaran 6,34 %, dan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi dengan migas diprediksikan mampu mencapai angka pertumbuhan pada kisaran 6,50 – 7,00%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas pada tahun 2019 mencapai 5,29 %, tahun 2020 diestimasi mencapai 5,65%, dan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diestimasikan mencapai kisaran 5,85 – 5,93 %.

Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2021 Tentang Kondisi Kemiskinan Makro Kabupaten Bojonegoro.

Angka kemiskinan Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 mencapai12,38% dibanding tahun 2018 sebesar 13,16 % mengalami penurunan, dan untuk tahun 2021 melalui Program Pemberdayaan Sosial angka kemiskinan diestimasikan mengalami penurunan, dibanding tahun sebelumnya yaitu diangka kisaran 12,70 – 12,30 %.

Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2021

Pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2020 diperkirakan akan menurun seiring dengan adanya pandemik covid-19, namun demikian sebagaimana di tetapkan dalam RKP 2021 Pemerintah tetap optimis, menetapkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,5–5,5 persen.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan:

Maksud dan tujuan disusunnya Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah, untuk memberikan gambaran secara umum kondisi kemampuan keuangan daerah, kebijakan dan permasalahan-permasalahan Pendapatan, Belanja, serta Pembiayaan.

Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan :

Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yaitu :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 ,tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023.

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021.

Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan DPRD tentang KUA dan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021.

Kondisi Umum dan Estimasi Pendapatan Daerah,Target Pendapatan Daerah yang dicantumkan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok, antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah.

2. Pendapatan Transfer , dan

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 total Pendapatan Daerah direncanakan mencapai 3 Trilyun 789 Milyar 35 Juta 761 Ribu 938 Rupiah, terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar 691 Milyar 312 Juta 969 Ribu 472 Rupiah, berasal dari:

– Pajak Daerah sebesar 99 Milyar 391 Juta 888 Ribu 727 Rupiah,

Retribusi Daerah sebesar 40 Milyar 245 Juta 763 Ribu 983 Rupiah dan,

– Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 144 Milyar 612 Juta 418 Ribu 558 Rupiah serta

– Lain-lain PAD yang Sah sebesar 407 Milyar 62 Juta 898 Ribu 204 Rupiah.

Pendapatan Transfer, ditargetkan sebesar 2 Trilyun 999 Milyar 227Juta 192 Ribu 466 Rupiah, berasal dari:

– Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar 2 Trilyun 895 Milyar 140 Juta 849 Ribu 324 Rupiah;

– Pendapatan Transfer Antar Daerah, ditargetkan sebesar 104 Milyar 86 Juta 343 Ribu 142 Rupiah.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar 98 Milyar 495 Juta 600 Ribu Rupiah.

Permasalahan utama Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah

pusat;

2. Belum optimalnya kinerja BUMD, sehingga kontribusinya terhadap PAD relatif masih rendah;

3. Keterbatasan jumlah sumber daya pengelola pendapatan,

dibandingkan luasnya cakupan objek pendapatan; dan

4. Belum adanya informasi kepastian besaran bantuan keuangan yang akan diterima dari pemerintah provinsi.

2.3. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah, sebagai berikut :

1. Menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan;

2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan;

3. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;

4. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi;

5. Perluasan akses pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat;

6. Pendayagunaan aset daerah sebagai unsur pendapatan daerah;

7. Peningkatan kesadaran masyarakat terkait kewajiban membayar

Pajak dan Retribusi.

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN

BELANJA DAERAH

Kondisi Umum Belanja Daerah

Belanja Daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar 6 Trilyun

205 Milyar 199 Juta 231 Ribu 959 Rupiah, yang secara garis besar terdiri

dari :

a. Belanja Operasi, direncanakan sebesar 3 Trilyun 167 Milyar 513 Juta 784 Ribu 314 Rupiah, terdiri dari:

Belanja Pegawai sebesar 1 Trilyun 431 Milyar 404 Juta 69 Ribu 835 Rupiah

 Belanja Barang dan Jasa sebesar 1 Trilyun 60 Milyar 341 Juta 942

Ribu 627 Rupiah;

 Belanja Subsidi sebesar 223 Juta Rupiah;

 Belanja Hibah sebesar 530 Milyar 240 Juta 21 Ribu 852 Rupiah;

 Belanja Bantuan Sosial sebesar 145 Milyar 304 Juta 750 Ribu Rupiah.

b. Belanja Modal sebesar 1 Trilyun 956 Milyar 797 Juta 609 Ribu 851 Rupiah, terdiri dari:

– Belanja Modal Tanah sebesar 81 Milyar 776 Juta 650 Ribu Rupiah;

– Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 119 Milyar 370 Juta 144 Ribu 576 Rupiah;

– Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 263 Milyar 839 Juta 486 Ribu 6 Rupiah;

– Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar 1 Trilyun 490 Milyar 507 Juta 151 Ribu 335 Rupiah;

– Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 1 Milyar 304 Juta 177 Ribu 934 Rupiah.

c. Belanja Tidak Terduga, dialokasikan sebesar 23 Milyar 50 Juta Rupiah.

d. Belanja Transfer sebesar 1 Trilyun 57 Milyar 837 Juta 837 Ribu 794 Rupiah, yang terdiri dari:

 Belanja Bagi Hasil, dialokasikan sebesar 13 Milyar 964 Juta 15 Ribu 275 Rupiah;

 Belanja Bantuan Keuangan, dialokasi sebesar 1 Trilyun 43 Milyar 873 Juta 822 Ribu 519 Rupiah.

Beberapa permasalahan Utama Belanja Daerah antara lain:

– Ketersediaan anggaran belanja masih didominasi oleh penerimaan dari dana transfer pemerintah pusat;

– Keterbatasan sumber daya aparatur yang menguasai teknis tertentu.

Kebijakan Umum Belanja Daerah pada RAPBD Tahun Anggaran

2021, antara lain sebagai berikut :

Belanja kegiatan pembangunan Infrastruktur Jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, Pertanan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan .

Belanja daerah pada setiap kegiatan/sub kegiatan disertai indikator dan target kinerja yang terukur;

Optimalisasi belanja pembangunan fisik yang membutuhkan teknis tertentu, dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku;

Beberapa Kebijakan belanja prioritas tahun 2021, antara lain:

1 Penuntasan jalan cor Kabupaten sepanjang

190,07 Km

983.121.194.000

2 Pembangunan jembatan penghubung di jalan yang sudah di cor sejumlah 131 jembatan76.474.045.585

3 Pembangunan jalan Nasional Bojonegoro-Babat sepanjang 10 km 88.850.000.000

4 Lanjutan Jembatan Kanor-Rengel 97.248.800.000

5 Peningkatan jalan poros antar desa sepanjang 331,996 km 452.274.660.000

6 Pengaspalan jalan cor (overlay) yang dibangun 2017-2018 sebanyak 20 Ruas 8.114.400.000

7 Perencanaan Pembangunan Fly Over HOS Cokroaminoto (FS) 450.000.000

8. Lanjutan Pembangunan Saluran Kota di 7 lokasi 42.839.026.902

9 Pembangunan Wisata Religi 24.997.356.495

10 Pembangunan RS Wilayah Selatan (DED, Amdal dan Tanah) 23.640.650.000

11 Pembangunan PJU di 1.053 titik 10.505.200.000

12 Integrasi Pelayanan Kesehatan dengan BPJS sebagai Kabupaten UHC 161.379.274.000

13 Program Petani Mandiri (PPM) target 57.000 Petani (503 kelompok tani) 92.500.000.000

14 Kartu Pedagang Produktif (KPP) target 35.000 Pedagang 241.164.800

15 Pemberian Beasiswa Scientist untuk 750 Mahasiswa 22.500.000.000

16 Beasiswa Program 1 Desa 2 Sarjana untuk 1.720 Mahasiswa 17.200.000.000

17 Bantuan Sosial Beasiswa Diploma dan Sarjana untuk 2.240 Mahasiswa 5.600.000.000

18 Pemberian BPNT Daerah`untuk 10.000 Keluarga 15.000.000.000

19 Bantuan uang duka untuk 7.500 Orang 18.750.000.000

20 Bantuan Sosial Asistensi Penyandang Disabilitas untuk 200 Orang 300.000.000

21 Bantuan sosial untuk anak yatim dan anak terlantar Non Panti untuk 7.288 Anak 10.932.000.000

22 Bantuan untuk orang sakit menahun untuk 1.000 Orang 1.500.000.000

23 Perbaikan Atap Lantai Dinding (Aladin) bagi RTLH sejumlah 3.915 unit 85.237.135.950

24 Bantuan Modal kepada 30 BUMDes 3.000.000.000

25 Perda Madin mendukung pengaturan madrasah diniyah (BPPDGS) untuk 68.910 santri/siswa dan 1.709 Ustadz/Ustadzah 27.391.920.000

26 Sekolah gratis (SD, SMP dan SLTA) kepada 56 lembaga dan 9.701 Siswa 9.882.340.000

27 Penciptaan 100.000 Lapangan kerja baru melalui 6 pelatihan dan 3 job fair1.184.237.747.

28.Pemberian Tambahan Insentif kepada GTT/PTT dan GTY/PTY serta tenaga kesehatan 55.222.200.000

29 Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan 1.755.624.500

30 Bojonegoro Green dan smart city 13.115.784.975

31 Penyelenggaraan 17 even Festival tahunan budaya Bojonegoro 4.522.483.500

32 Penataan 4 Pasar Tradisional 83.270.035.760

33 Pemberian Hibah Sarana dan Prasarana Bidang Kesehatan (Penurunan AKI AKB) 3.684.381.000

34 Pembangunan 2 Taman Penitipan Anak di Sumberejo dan Ngraho

Kondisi Umum Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan diestimasikan sebesar 2 Trilyun 431Milyar 163 Juta 470 Ribu 21 Rupiah yang berasal dari SiLPA, sedangkan ,di sisi Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan sebesar 15 Milyar Rupiah,

sehingga diperoleh pembiayaan netto sebesar 2 Trilyun 416 Milyar 163 Juta 470 Ribu 21 Rupiah.

Permasalahan pembiayaan daerah adalah, bahwa estimasi SiLPA sebagai satu satunya solusi untuk menutup defisit, masih merupakan angka proyeksi.

Memperhatikan komposisi rencana pendapatan dan belanja pada

Tahun Anggaran 2021, Kebijakan Umum Pembiayaan Tahun 2021

1. Penerimaan pembiayaan yang berasal dari estimasi SiLPA, telah dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional;

2. Menetapkan defisit yang lebih rendah dari batas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Demikian Bupati Bojonegoro Dr Hj Ana Mu’Awanah mengakhiri penyampaian Nota Keuangan ini,pihaknya sangat berharap seluruh kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RAPBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021, yang sebenarnya telah sepakati dalam Nota Kesepakatan Bersama tentang KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 dapat dilakukan pembahasan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Terhadap intensitas komunikasi dan jalinan kemitraan yang terjalin baik selama ini. (YUK/TRIS)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini