Rapat Paripurna DPRD Tulungagung Sahkan APBD Tahun 2021 Sebesar 2,39 Trilliun

0
243

Tulungagung, sigap88news.com || Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2021 menjadi peraturan daerah pada rapat paripurna yang digelar di Graha Wicaksana DPRD Kabupaten Tulungagung, Sabtu (28/11/2020) pukul 13.00 WIB.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Marsono tersebut dari 50 seluruh anggota dewan dihadiri 35 anggota dan ketujuh fraksi serta semua anggota menyetujui hasil ranperda, sehingga rapat tersebut sudah memenuhi quorum.

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo mengatakan, Ranperda yang dibahas dalam rapat Paripurna tersebut harus disesuaikan dengan jadwal dalam penyusunan APBD. Pihaknya juga tengah mengupayakan agar sebelum akhir bulan November. APBD Kabupaten Tulungagung tahun 2021 sebesar 2,39 triliun dan APBD ini harus sudah disahkan dalam sidang paripurna kali ini.

“Kita telah mengupayakan agar APBD ini harus sudah disahkan sebelum akhir bulan November ini dan harus disahkan dalam sidang paripurna kali ini,” pungkasnya.

Lanjut Maryoto Birowo, jika suatu daerah hasil pemeriksaannya itu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta penyusunan anggarannya bisa tepat waktu yaitu akhir bulan November ini. Maka daerah tersebut akan diberi Dana Insentif Daerah (DID) oleh pemerintahan pusat

Sementara itu, Ketua DPRD Marsono mengatakan, dengan adanya pandemi Covid-19 ini jangan dijadikan alasan untuk berinovasi. Menurutnya irama pandemi harus diikuti dan semangat untuk membangun kembali ekonomi masyarakat juga harus ditekankan. Maka dari itu Sidang paripurna kali ini salah satu fokus pembahasan yaitu untuk membangunkan kembali ekonomi masyarakat.

“Ketika ada pandemi, ekonomi masyarakat benar-benar luar biasa dampaknya bagi mereka,” jelasnya.

Lanjut Marsono, dari 20 Ranperda yang akan dilaksanakan tahun depan. Pihaknya mengaku, selain meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tulungagung, pihaknya juga akan memprioritaskan pendidikan dan infrastruktur.

“Kewajiban kita bersama untuk menentukan skala prioritas ini yang paling penting dan ini panglimanya adalah Bupati,” pungkasnya.(st)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini