Ombudsman Sekolah Tak Boleh Pungut Sumbangan Dengan Dalih Apapun

0
189

“Tuban,sigap88news.com||”- Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Jawa Timur H.Agus Mustakim menegaskan, sekolah tidak boleh memungut sumbangan dari siswa baru dengan dalih apapun termasuk sumbangan pengembangan. Orang tua murid tak boleh dibebani biaya pembangunan atau pengembangan, karena biaya tersebut sudah ditanggung pemerintah.

Pernyataan ini dikemukakan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jatim,H.Agus Mustakim menanggapi adanya SMK negeri 2 di Tuban yang memungut sumbangan bagi siswa baru.
Larangan menarik sumbangan ini,kata Kepala Obusman perwakilan jawa timur diatur dalam Permendikbud nomor 51/2018 yang diubah pada Permendikbud nomor 20/2019 terkait dengan PPDB 2019. Selain itu, larangan pungutan ini juga dituangkan dalam SE bernomor 422.7/10751 dari Disdikbud Jawa Timur Dalam SE ditegaskan, melarang setiap SMK negeri yang berada di Jawa Timur untuk melakukan pungutan sumbangan dari orang tua, atau menundanya sampai diterbitkannya kebijakan lebih lanjut.

“Kalau pembangunan sudah jelas, bahwa sumber pendanaan itu ada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Jika memang dibutuhkan anggaran sekian, maka harus diajukan ke dinas pendidikan, di-acc boleh atau tidak. Jangan kemudian langsung memungut pada sejumlah ortu siswa, ini akan berpotensi maladministrasi,” tandasnya kepada wartawan

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, sambungnya, sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur supaya tahapan PPDB benar-benar diawasi secara maksimal. Karena menurutnya fungsi sekolah adalah melayani masyarakat di bidang pendidikan.

“Jangan sampai fungsi sekolah itu berubah. Fungsi sekolah itu kan melayani masyarakat dalam bidang pendidikan,
Dengan kebutuhan sekolah ,kemudian memungut sejumlah dana. Dindikbud harus turun ke lapangan,” terangnya.

Makanya dari itu, kepala ombusdman jawa timur menegaskan perlunya evaluasi terkait penggunaan anggaran sampai saat ini. Kalau menjadi kebutuhan mendasar dan harus segera minta dari masyarakat, dia menilai tentu tidak dengan meminta uang kepada wali murid.

“Ini kan sering normatif dengan alasan kurang anggaran untuk membangun ini itu ,untuk membayar Guru honorerlah dan sebagainya,” ucapnya.

Dalam masalah pungutan terhadap siswa , pihaknya meminta Pemprov untuk bersikap tegas. Tidak hanya sekedar mengimbau tapi harus ada proses yang dilakukan atau investigasi secara mendalam.

“Penegak hukum juga boleh masuk, apakah ada potensi dugaan tindak pidana, itu nanti diserahkan kepada penegak hukum,” pungkasnya.
Sementara Kepala Sekolah SMK 2 Negeri Tuban, Dra Heny Indriayana MM Kepada sigap88news.com mengakui dengan adanya pungutan tersebut ,.dengan alasan karena minimnya anggaran yang dikucurkan pemerintah kesekolah yang dipimpinnya.
“Memang benar bahwa sekolah meminta sumbangan dari wali murid dengan besaran Rp 3000.000 per murid bagi yang mampu,bagi yang tidak mampu pihaknya tidak memungutnya tetapi dengan landasan harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari desa tempat tinggal murid.Ungkap Heny.
Keterangan wali murid SMK 2 Tuban kepada wartawan mewanti wanti agar namanya tidak dpublikasikan.Bahwa kami sebagai wali murid sangat keberatan kalau kami harus membayar apa yang dianjurkan pihak sekolahan,beban kami sangat berat dengan anak tiga yang semuanya sekolah apa lagi saat ini kami dibatasi dengan virus corona yang melanda saat ini.”terangnya
Ditambahkan “Jare pemerintah sekolah ora bayar hanya isapan jempol mas,wong saya .masih kurang bayarnya aja ditanyakan terus pihak sekolahan,dan ini menurutnya sangat disayangkan “,Pungkasnya. (Red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini