DPRD Nganjuk Gelar Paripurna Hak Interpelasi Perbup soal Pengangkatan-Pemberhentian Perangkat Desa

0
165

“Nganjuk,sigap88news.com||” – DPRD Kabupaten Nganjuk lanjutkan penggunaan hak interpelasi terhadap terbitnya peraturan Bupati Nganjuk nomor 11 tahun 2021 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.
Meskipun sekarang ini Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat menjadi tahanan Bareskrim Polri dan KPK terkait kasus dugaan jual beli jabatan dan dugaan kasus pengisian perangkat Desa.
Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono mengatakan, tahapan pengajuan hak interlepasi terhadap Bupati Nganjuk tersebut terus dijalankan dalam rangka menghormati proses yang sudah berjalan.
Dengan demikian Plt Bupati Nganjuk dan Pemkab Nganjuk yang akan menjawab hak interpelasi yang diajukan DPRD tersebut.

“Kita tidak dapat menghentikan begitu saja proses hak interpelasi DPRD terhadap Bupati Nganjuk tersebut, dan ini sebagai komitmen bersama DPRD konsisten menjalankan keputusan yang telah diambil,” kata Tatit Heru Tjahjono, Senin (31/5/2021).
Dijelaskan Tatit Heru Tjahjono, hak interpelasi anggota DPRD Nganjuk tersebut sebagai hak bertanya untuk meminta penjelasan tentang Perbup nomor 11 tahun 2021.
Ini setelah terbitnya Perbup tersebut dinilai DPRD Nganjuk ada hal-hal yang belum sesuai dengan peraturan perundangan diatasnya.
“Dan penggunaan hak interpelasi tersebut juga sebagai menjalankan peraturan yang ada apabila ada keingingan dari DPRD meminta penjelasan kepada Bupati yang mengeluarkan peraturan tersebut,” ucap Tatit Heru Tjahjono.
Sementara Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi mengatakan, Pemkab Nganjuk menghormati penuh penggunaan hak interpelasi yang dijalankan DPRD Kabupaten Nganjuk.
Apalagi hal itu sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku sekarang ini.
“Jadi kami akan ikuti hak interpelasi DPRD Nganjuk itu sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada,” tutur Marhaen Djumadi. (Tris/ayu)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini