Perkebunan Kelapa Sawit Gabungan Kelompok Tani Diduga Abaikan Hak Normatif Pekerja

0
168

SIAK, Sigap88news.com || Salah satu perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah kabupaten Siak-Riau memiliki
Lahan yang sangat luas   dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar tanpa memikirkan Keselamatan kerja, kesehatan kerja (K3) baik tempat tinggal, jaminan keselamatan pekerja berupa BPJS ketenagakerjaan, juga BPJS kesehatan, jaminan hari tua (JHT), dan hak lainnya seperti Tunjangan Hari Raya (THR), pihak Pekerja belum memiliki sesuai penyampaian salah satu Nara sumber yang tidak bersedia menyebutkan mamanya Menyampaikan kepada awak media pada tanggal 07/10/2021.

“Bahwa mereka telah bekerja di perkebunan kelapa sawit “Gapoktan” Dari tahun 2017 sampai saat ini  dan juli 2021 suaminya sakit hingga meninggal dunia  akibat tidak memiliki BPJS ketenagakerjaan keluarga (alm) rugi tak dapat santunan (JHT) Dari kantor BPJS ketenagakerjaan  karena belum memiliki kartu BPJS, anak istri (alm) sangat memprihatinkan karna (alm) memiliki empat orang anak yg masih kecil, Dan pihak manajemen perkebunan hanya memberikan uang biaya penguburan sebesar sepuluh juta, hingga anak (alm) kondisi saat ini sangat memprihatinkan karna hanya seorang ibu yang Menafkahi ke empat orang anaknya bahkan anak kecil yang masih umur 10 tahun ikut bekerja akibat keterbatasan biaya hidup” tuturnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaanya, ahli waris pekerja yang meninggal, berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH) Selain itu, ahli waris juga berhak atas uang jaminan kematian dan uang jaminan hari tua.

Kewajiban Perusahaan Mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan
Ketentuan tersebut diperjelas oleh Pasal 15 Ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS (kesehatan maupun ketenagakerjaan), sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengatur mengenai sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan secara holistik dan komprehensif dalam suatu pengaturan yang terpadu, serasi antara penyuluhan yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pemerintah

pemantauan awak media sebagai kontrol sosial di lokasi terlihat “Gapoktan”  yang memiliki dua belas kelompok Tani dan Tanaman yang ada bukan padi atau sayuran Tapi perkebunan kelapa sawit yang memiliki  lahan begitu luas dan memiliki manajemen, Humas, Asisten, pengawas,Dan Tenaga kerja sekitar 60 Orang, Awak media sebagai kontrol sosial akan mempertanyakan dan konfirmasi selanjutnya kepada pihak Dinas terkait baik kepada Dinas pertanian kabupaten Siak, kehutanan, tentang Luas HGU, Juga Koordinasi kepada Distransnaker kabupaten Siak tentang hak Normatif pekerja guna mengembangkan informasi sesuai UU No 14 tahun 2008 (KIP) Dan mengembangkan informasi.

Sangat di sayangkan tindakan perusahaan tersebut yang tidak berperikemanusiaan yang hanya memanfaatkan tenaga pekerja saja, tetapi hak pekerja tidak sepenuhnya di penuhi.

Tim

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini