Surabaya – Gonjang-ganjing konstelasi politik nasional pasca pernyataan mantan Wamenkumham, Denny Indrayana ihwal informasi bocornya putusan sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi ditanggapi beragam oleh publik.
Kala itu menurut sumber informasi yang Denny dapatkan, MK bakal memutus gugatan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Mantan staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bidang hukum dan HAM itu mengaku menyampaikan informasi itu ke publik soal ‘bocoran’ putusan sebagai upaya untuk mengontrol putusan MK.
Menanggapi hal itu, pakar politik Unesa, Dr. Moch. Mubarok Muharram mengulas kelebihan dan kekurangan dari sistem pemilu antara proporsional terbuka dengan proporsional tertutup.
Menurut Barok, kedua sistem pemilu itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. “Di antara dua sistem pemilu itu punya plus dan minusnya,” paparnya.
Kelebihan sistem proporsional terbuka menurut Barok memberikan kesempatan bagi setiap caleg untuk melenggang menjadi wakil rakyat. “Setiap caleg punya potensi yang sama menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota,” terangnya.
Meskipun, kata Barok, nomor urut setiap calon yang berkontestasi berada di nomor buncit, peluang itu tetap ada. “Tidak terpaku pada nomor urut di DCT, selama suaranya banyak maka kesempatan itu terbuka lebar,” ulas dia.
Sementara kekurangan dari sistem proporsional terbuka, lanjut Barok, lebih mengarah ke liberalisasi politik. Artinya caleg akan berlomba-lomba mendekati rakyat, bahkan tidak jarang menawarkan politik uang.
“Caleg pun akan banyak berakrobat demi mendulang suara. Tidak jarang money politics kerap ditempuh,” kata pakar politik asal Surabaya itu.
Adapun kekurangan sistem proporsional tertutup ujar Barok, memungkin terjadi lobi-lobi antara caleg terhadap parpolnya.
“Parpol akan dominan dalam menempatkan orang-orang yang disukainya di nomor urut teratas untuk menjadi anggota dewan. Suara pemilih pun akan kurang berarti,” tutupnya. (RK)
