LOTU Sumatera Utara, Sigapnews.com – Ketua DPD Gemantara Raya kepulauan Nias,Febeanus zalukhu, meminta pihak pemerintah Daerah Nias Utara,baik provinsi maupun pemerintah pusat dan pihak penegak Hukum.Untuk menelusuri keberadaan dan keabsahan perusahaan PT Sedar Abadi Jaya yang berada di wilayah kabupaten Nias Utara.
Menurut Febeanus zalukhu, PT Sedar Abadi Jaya yang sudah beroperasi beberapa puluh tahun di wilayah Nias Utara.Diduga tidak mengatongi Izin usaha maka diduga bahwa telah merugian Negara dan para karyawan (masyarakat Nias)” ujarnya.
Lanjutnya Dimana hal ini kita ketahui bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki izin di Nias Utara, setelah DPD Gemantara Raya kepulauan Nias menyurati Bupati Nias Utara Cq,Disnakerkop pada tanggal 16 September 2021 perihal Pengaduan Masyarakat.
Maka Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Kabupaten Nias Utara (Nisut) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Memberikan jawaban Perihal : Tanggapan Atas Pengaduan Masyarakat ternggal,20 September 2021.
Dalam surat yang di sampaikan oleh Disnakerkop Kabupaten Nias Utara.Menjelaskan bahwa telah melakukan langkah-langkah dan fasilitasi, baik tentang status PT. Sedar Abadi Jaya kebun Kelapa Toyolawa dan karyawannya maupun mengenai kasus pemecatan karyawan an. Magdalena Teti Berliana Zalukhu sebagaimana penjelasannya sebagai berikut.
Pemkab Nisut melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM telah menyurati pihak perusahaan perihal: permintaan Data Perusahaan Nomor : 560/0821/Disnakerkop/2020 tanggal 20 juli 2020.
Namun sampai saat ini pihak perusahaan tidak mengindahkan atau belum melaporkan perusahaan PT Sedar Abadi Jaya kepada pemerintahan kabupaten Nias Utara melalui Disnakerkop”jelas Disnakerkop”
Kemudian Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kab. Nias Utara, kembali menyurati pihak perusahaan tertanggal 19 Juli 2021 perihal permintaan data Pegawai Perusahaan yang ditunjukkan kepada Manager/penanggung jawab PT. Sedar Abadi Jaya.No.560/1017/Disnakerkop/2021.Namun tetap pihak perusahaan tidak menyerahkan data tersebut.
Selanjutnya terkait Permasalahan karyawati yang sudah diberhentikan secara sepihak oleh manager atau penanggung jawab PT. Sedar Abadi Jaya an. Magdalena Teti Berliana Zalukhu, Disnakerkop UKM Kab. Nias Utara telah melakukan langkah-langkah dan mediasi yaitu:
Melakukan monitoring di PT. Sedar Abadi Jaya sekaligus memperoleh informasi dan klarifikasi masalah tersebut pada tanggal 19 Juli 2021.Disnakerkop meminta Manager atau penanggung jawab PT. Sedar Abadi Jaya untuk segera menyelesaikan masalah tersebut.
Berikutnya Disnakerkop telah mediasi secara kekeluargaan terakhir di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kab. Nias Utara tanggal 3 September 2021 namun kedua belah pihak tidak ada kesepakatan.Maka pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM menyurati perusahaan perihal: Segera di sampaikan data karyawan untuk di catat pada BPJS kesehatan.No. 560/1065/Disnakerkop/2021 tanggal 30 Juli 2021
Selanjutnya Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kab. Nias Utara kembali menyurati perusahaan nomor : 560/1243/Disnakerkop/2021 tanggal 8 September 2021 perihal permintaan SK karyawan tetap dan fotocopy surat kontrak kerja.
Terkait pemberhentian karyawati di PT. Sedar Abadi Jaya atas nama Magdalena Teti Berliana Zalukhu,maka pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kab.Nias Utara melimpahkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara untuk penyelesaian selanjutnya.
Ketika kru media ini mengambil tanggapan Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu S.Pd di lotu Jumat, 24/09/2021 Bupati membenarkan bahwa telah menerima surat laporan dari Lembaga Gemantara Raya kepulauan Nias,dan hal itu kami akan menelusuri keberadaan perusahaan yang dimaksud.
Beliau menjelaskan bahwa, memang benar perusahaan PT Sedar Abadi Jaya perkebunan kelapa Toyolawa belum tercatat di Disnakerkop Nias Utara,sebagai mana yang telah di atur dalam ketentuan perundang undangan tentang perusahaan wajib lapor.
Amizaro Waruwu menambahkan Disnakerkop Nias Utara telah menyurati pihak Disnaker provinsi sumatera Utara.Guna kerja sama dalam menyelesaikan masalah ini,dan kita akan tetap berusaha melakukan komunikasi kepihak Dinas ketenagakerjaan provinsi sumatera Utara dan juga kepada pihak kementerian di pusat yang membidangi masalah ini” tuturnya
(Tim)
