Banten, Sigap88news.com – Dugaan adanya permasalahan yang berlarut-larut dalam pembanguan RSUD Cilograng membuat Ormas Badak Banten dan Masyarakat Peduli Pembangunan (MPP) melayangkan surat ke Komisi V (bidang kesehatan) DPRD Banten untuk difasilitasi audensi dengan PT PP Urban dan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah tersebut. Hal ini disampaikan Asep Dedi Mulyadi, Ketua DPC Badak Banten Bayah, Kamis (12/01/2023).
Mereka meminta PT PP Urban selaku main cont (pihak pelaksana proyek) dan Dinas Kesehatan Provinsi Banten selaku PPK segera menyelesaikan carut marut yang terjadi saat pelaksanaan pembangunan RSUD Cilograng, termasuk penyelesaian pada vendor pelaksana kegiatan.
“Sebelumnya kita pernah minta audiensi pada Dinas Kesehatan, namun sampai saat ini tidak ditanggapi, dan kita sekarang meminta pada wakil rakyat yakni DPRD Banten untuk memfasilitasi audiensi terkait banyak hal permasalahan di pekerjaan RSUD Cilograng. Kita tadi sudah sampaikan juga surat tersebut pada Setwan juga Ketua Komisi V dan meminta waktu hari Senin tanggal 16 Januari 2023 untuk audiensi. Kami dari Badak Banten sebetulnya sudah melakukan komunikasi yang baik namun ternyata cuma hanya di PHP saja, tindakan penyelesaian yang dilakukan pihak PP Urban dilihat tak serius. Banyak yang akan kita bedah dalam audiensi nanti dari soal perencanaan pelaksana, bahkan mungkin tindak pidana yang diduga dilakukan pihak pelaksana kegiatan yakin PP Urban,” kata Asep Dedi.
“Saya harap DPRD Banten bisa memfasilitasi permintaan kami untuk audiensi dengan pihak dinas dan pihak pelaksana kegiatan, nanti,” imbuhnya.
Ditempat yang sama, Hasan Sadeli selaku Masyarakat Peduli Pembangunan (MPP) mengaku komunikasi yang telah dilakukannya dengan pihak PT PP Urban hanya diberikan janji tanpa ditepati.
“Kita sudah bersurat beberapa kali untuk melakukan komunikasi namun cuma hanya di janjikan dan PHP saja. Penyelesaian dari pihak PP Urban tak jelas. Makanya saya dan rekan dari Ormas Badak Banten melayangkan surat untuk audiensi dengan pihak DPRD Banten dan minta menghadirkan pihak terkait seperti PP Urban dan Dinkes,” terang Hasan Sadeli.
“Pada hari Selasa saya juga sudah melakukan konsultasi pada pihak inspektorat Provinsi Banten dan bertemu dengan Kepala Inspektorat. Saya juga sudah berkomunikasi dengan bidang yang menangani soal Dinas Kesehatan,” sambung Hasan Sadeli.
Hasan Sadeli juga mengaku telah menyerahkan surat permohonan ke Dewan untuk difasilitasi agar bisa beraudiensi.
“Kami yang dari MPP, Ormas Badak Banten dan juga dikawal Pokja wartawan Lebak selatan meminta pihak Wakil rakyat DPRD Banten untuk memberikan waktu dan memfasilitasi kami Audiensi dengan pihak PP urban dan Dinkes. Tadi surat saya sudah sampaikan ke Setwan yang diterima pak Seno juga sudah kita sampaikan juga ke ketua Komisi V DPRD Banten pak Yeremia, kita akan bedah tuntas semua permasalahan di pembanguan RSUD Cilograng baik itu soal perencanaan yang kurang matang juga pelaksanaan yang menimbulkan banyak masalah baik di pembangunan maupun soal pembayaran pada para pengusaha lokal yang ada sehingga berlarut larut,” beber Hasan.
Dikatakannya surat permohonan audiensi tersebut sudah disampaikan ke para pihak
yang dianggap punya kepentingan dengan pembangunan RSUD Cilograng.
“Kita juga sudah memberikan tembusan perihal audiensi tersebut pada Dinkes Banten melalui bu Kadis dan ketua PPK Cilograng pak Sekdis, kita juga sudah sampaikan tembusan ke pihak PT PP Urban yang diterima PM Ponco dan pak Ano manager Operasional PP urban,” tutur Hasan.
“Saya harap ini bisa diklirkan nanti saat audiensi dengan DPRD Banten, Dinkes, dan juga pihak PP Urban, karena kalo ini tak selesai kita akan adukan permasalahan ini ke Aparat Penegak Hukum {APH) baik itu Kejati Banten atau Polda Banten bahkan Ke BPK, dan KPK,” sambung Hasan.
Ditempat terpisah Ade PK Ketua Pokja Wartawan Lebak selatan menganggap PT PP Urban ini seolah kebal hukum sehingga mengabaikan permasalahan yang ada di pembanguan RSUD Cilograng, padahal jelas pembanguan itu banyak masalah baik di pelaksanaan pembangunan maupun soal pembayaran. Kata Ade, pihaknya mempunyai bukti-bukti yang nantinya akan disampaikan pada Dewan.
“Bukti yang kami miliki akan kami buka nanti disaat audiensi dengan Dewan. Tentunya dengan harapan pihak PP Urban bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Tapi bila mereka tak bisa rekan kami dari MPP dan Ormas Badak Banten akan bawa masalah ini ke APH, dan kami Pokjawan akan mengawalnya sampai tuntas,” terang Ade. (Red)
