Sampang, sigap88news.com – Tahapan demi tahapan pelaksankan Pemilihan Umum (Pemilu) sudah berjalan, seperti hari ini proses pantarlih pencoklitan berjalan serentak secara Nasional, namun ada yang aneh, dimana salah satu Oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Blu’uran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, menginstruksikan kepada petugas Pantarlih Agar tidak memberikan Data Pantarlihnya kepada Pengawas Keluarahan/Desa (PKD).
Maka dari itu salah satu aktivis di Sampang Syafi’i, menyayangkan hal tersebut, sama – sama penyelenggara Pemilu, ia menilai, seolah ada sesuatu yang disembunyikan, fungsi Bawaslu, Panwascam dan PKD itu mengawasi, jika sebagai pengawas saja dipermainkan oleh oknum PPS apalagi Masyarakat.
“ Ini instruksi yang ngawur, aturan yang mana tidak memperboleh mendapatkan data pantarlih lebih – lebih Pengawas, terus bagaimana cara memberikan masukan dan evaluasi, sesama penyelenggara kok, logikanya bagaimana “ tanyanya.
Walau itu data mentah, harus sinergi, antara PPS dan PKD, gunanya jika dalam data ada catatan dia mencontohkan, ada anggota TNI atau Polri tercoklit, atau orang meninggal dan usia belum cukup umur, kata dia, PKD ini memberikan catatan Evaluasi kepada PPS dan petugas pantarlih.
“ Logikanya, PKD ini akan memberikan masukan dan evaluasi, jika ada misal Anggota TNI/Polri, Orang meninggal dan Umur tidak cukup, maka dari data itu, PKD mempunyai kewajiban memberikan Informasi itu agar tidak dimasukkan Data Pemilih Sementara atau Data Pemilih Tetap “ terangnya.
Masih kata dia, jika demikian, menilai Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwascam, dan PKD dicurigai sebagai Hacker pembobol data, karena data yang perlu diawasi tidak diberikan, ini masih langkah awal sudah ada bau – bau tidak sedap.
Terpisah, saat mengkonfirmasi kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang Hj. Insiyatun, SH.I., MH, melalui Salah satu Komisionernya Luddin mengatakan, seharusnya data juga diberikan kepada PKD, dia beralasan, sama – sama penyelenggara pemilu sebagai tupoksinya Pengawasan.
“ Seharusnya, data itu juga petugas kami punya, agar kami juga memiliki evaluasi, jika tidak diberikan ini lucu, kan sama – sama penyelenggara Pemilu “ katanya.
PKD Desa Blu’uran Liya, membenarkan hal itu, dia kesulitan mendapatkan data dari petugas Pantarlih, bahkan dia, tidak tahu jika ada edaran oknum salah satu PPS yang menginstruksikan kepada petugas pantarlih untuk tidak mengirim data kepadanya.
“ Iya benar, kami meminta data tidak dikasih, untuk instruksi itu saya tidak tahu, jika itu benar sangat disayangkan ini juga menghambat kinerja saya “ tutupnya.
Saat dikonfirmasi melalui pesan suara kepada Ketua PPS Blu’uran Yusliyadi, tidak dijawab meski centang dua warna biru, sampai berita ini dipublikasikan. (Red)
