Diduga Ada Oknum Nakal, Tunjangan Kematian Peserta BPJS Sering Gagal Cair

Editor
Insiden 194 Views
3 Min Read

Banten, Sigap88news.com – Iuran Premi BPJS Ketenagakerjaan yang dikolektif dari peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh petugas Perisai banyak diduga tidak disetorkan tepat waktu. Akibatnya, iuran premi menunggak hingga berujung klaim tunjangan kematian peserta gagal cair.

Dikatakan Aktifis Lebak, Deden Haditiya, dirinya kerap menerima informasi gagal klaim akibat kendala teknis dalam kegiatan cek kasus, salah satunya dari hal keterlambatan iuran yang terjadi akibat kartu non aktif. Oleh tangan nakal dan tidak bertanggung jawab ini kemudian kartu tersebut diaktivasi lagi setelah peserta meninggal dunia.

“Perilaku nakal itu, terjadi di Lebak Selatan. Dari hasil penelusuran informasi dari peserta BPJS yang gagal cair akibat iuran mereka tak disetorkan tepat waktu, dilakukan oleh pelaku oknum petugas yang secara rutin melakukan pengumpulan iuran kolektif dari pada peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut,” ungkap Deden Haditiya kepada wartawan, Rabu (13/03/2024).

Kata Deden, berdasarkan Keterangan dan bukti yang ada, para peserta BPJS yang meninggal dunia dan gagal klaim ini disebabkan oleh kartu BPJS mengalami Non Aktif akibat 3 hingga 4 bulan tidak membayar iuran premi. Padahal lanjut dia, peserta ini sebenarnya telah menyetorkan iurannya kepada petugas yang telah ditunjuk oleh petugas Perisai BPJS di kecamatan.

Deden menduga keras dana iuran tersebut terparkir atau disalah gunakan sampai berbulan-bulan hingga kartu mengalami non aktif pada saat peserta BPJS Ketenagakerjaan ini meninggal dunia. Alhasil, peserta tidak dapat memperoleh haknya setelah bertahun-tahun membayar premi BPJS setiap bulan.

“Kami menduga kuat ini perilaku atau tindakan pungli, dengan memungut iuran premi namun tidak dibayarkan tepat waktu dan dana iuran ini mengendap berbulan-bulan hingga kartu peserta mengalami non aktif dan akibatnya peserta secara materil dirugikan karena tunjangan kematiannya gagal klaim,” bebernya.

“Kami tidak akan ragu melaporkan kejadian ini kepada arapat penegak hukum dan meminta Kantor BPJS untuk mengevaluasi praktek kolektif iuran yang dilakukan Petugas Perisai dan jaringannya, karena peserta melakukan pembayaran iuran diintervensi oleh petugas dan tidak juga diberikan bukti bayar oleh kolektornya, padahal hak peserta mendapatkan struk bukti bayar setiap kali melakukan iuran,” tegasnya.

Selanjutnya Deden mengatakan, dalam waktu dekat akan melaporkan kejadian pungli yang merugikan peserta BPJS Ketenagakerjaan ini kepada aparat Kepolisian untuk Proses Hukum. (AR_red)

TAGGED:
Share This Article