Oleh : Imam Sanusi, M.Pd.
Setelah lengser dari jabatan, aktivitas seorang mantan pejabat akan menurun. Kesan ini tidak berlaku untuk mantan Presiden Jowowi. Setelah lengser pada tanggal 20 Oktober 2024, kebiasaan Jokowi blusukan, bagi-bagi Kaos, kunjungan ke daerah dan pakaian putih-hitam masih tetap dilakukan. Bahkan silaturahmi (open hause) dengan Menteri dan mantan Menteri pada Idul Fitrih 1446 Hijriyah juga masih dilakukan.
Sebagai mantan Presiden, tetap melakukan kebiasaan pada saat menjabat bukan sesuatu yang tidakbaik dilakukan. Agar niat baik mendapat persepsi baik, intensitas dan muatan perilaku dan kebiasaan setelah lengser harus berubah. Jika perilaku dan kebiasaan (bacagaya) setelah lengser tetap seperti pada saat sedang menjabat, maka persepsi publik akan cenderung negatif.
Melihat perilaku dan kebiasaan Jokowi, terkesan perilaku atau gaya setelah lengser tidak ada perubahan. Pada saat melakukan kunjungan ke Sukoharjo jumlah Paspamres yang mendampingi serta penyambutan pejabat daerah dan masyarakat yang menyambut di lokasi kunjungan tidak berbeda dengan kunjungan Presiden yang sedang menjabat. Bahkan setelah lengser masyarakat berbondong-bondong dan bergelombang mengunjungi rumah Jokowi di Solo. Namun belakangan terungkap kunjungan masyarakat ke rumah Jokowi di Solo tidak murni karena karomah Jokowi tetapi diduga ada yang menggerakkan.
Dalam sejarah Pemerintahan Indonesia setelah lengser mantan Presiden cenderung tidak nyenyak tidur. Kebijakan dan perilaku Prersiden yang lengser sering dijadikan bahan untuk menyerang dan menjatuhkan kredibilitasnya. Disaat yang bersamaan juga digunakan untuk mengangkat eksistensi diri sebagai Presiden baru. Namun pergantian dari Jokowi ke Prabowo tidak desertai upaya menyerang dan menjatuhkan kredibilitas Jokowi, karena Prabowo merupakan kelanjutan Jokowi dan mantan Jokowi merupakan pendukung CapresPrabowo-Gibran.
Walau tidak ada upaya Prabowo menyerang Jokowi, rupanya Jokowi setelah lengser juga tidur tidak nyenyak dan duduk tidak tenang. Secara politik Jokowi jauh dari intrik politisi, tetapi akibat kabijakan yang menguntungkan politisi tertentu, pengusaha tertentu serta pelanggengan kekuasaan melalui anak, menantu dan orang-orang dekat, setelah lengser Jokowi banyak mendapat serangan dari masyarakat sipil dan entitas masyarakat.
Setelah heboh isu keabsahan ijazah sarjana Jokowi, kini heboh pula keabsahan ijasah SMA Jokowi. Walau dua isu ini merupakan isu lama, tetapi kini semakin memanas sebagai topik di podcast dan media sosial. Jika dimasalalu isu ini mungkin sekedar dugaan dan tertutupi dengan testimoni teman Jokowi, kini para pihak yang meragukan keabsahan ijazah Jokowi telah menunjukkan beberapa bukti yang sulit dibantah. Ketika isu ketidak absahan ijazah Jokowi mengemuka, Jokowi masih berkuasa sehingga mudah membungkam pihak yang bersuara lantang.
Seakan tidak kehabisan topik, serangan terhadap Jokowi masih terus berlanjut. Belum reda tentang keabsahan ijazah, dunia maya dihebohkan dengan vidio Jokowi dicuekin oleh kepala negara (delegasi) negara lain saat menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Cuek kepala negara/delegasi kepada Jokowi ada yang mengaitkan dengan kemampuan berbahasa Inggris Jokowi tetapi ada pula yang mengaitkan dengan perilaku kepemimpinan Jokowi sewaktu menjabat.
Sebagai mantan Presiden yang belum genap setahun lengser, seyogyanya masih banyak kepala negara dan tokoh dunia yang mengenal Jokowi. Kenyataan narasi kunjungan Jokowi ke Vatikan di vidio kurang sedap dilihat. Adakah cuek kepala negara dan tokoh dunia kepada Jokowi dalam vidio terkait dengan kehebohan Jokowi di tanah air atau semata-mata karena hambatan komunikasi ?.
Nampak keduanya ada keterkaitan dan keduanya menjadi indikator untuk menakar pamor Jokowi. Sebagai mantan Presiden 2014-2024 (selama 10 tahun), tidak seharusnya Jokowi dikoyo-koyo karena urusan ijazah yang seharusnya sudah clear and clean sewaktu pendaftaran dan penetapan perserta Pilkada dan Pilpres. Urusan kebijakan … tidak ada Presiden yang kebijakannya bisa diterima semua pihak, tetapi jika ada kebijakan yang dipersoalkan setelah lengser mungkin kebijakan yang diambil hanya mengungtungkan pihak tertentu dan kurang bijak.
