Oleh : Imam Sanusi, M.Pd.
Setelah mantan Sekjen PDI-P Harto Kristiyanto mendapat Amnesti dari Presiden Prabowo, Ketua UmumPDI-P Megawati memerintahkan agar kader PDI-P mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Lebih lanjutpada Kongres PDI-P, Ketua Umum PDI-P Megawati menyatakan PDI-P bukan koalisi atau oposisi tapi penyeimbang.
Pernyataan PDI-P bukan koalisi atau oposisi tapi penyeimbang oleh Ketua Umum PDI-P Megawati merupakan penyataan yang ambigu dan membingungkan. Dalam politik hanya ada dua pilihan yakni berkoalisi atauberoposisi. Partai koalisi menunjukkan entitas politik yang tergabung atau berada dalam pemerintahan, sedangkan oposisi menunjukan entitas politik yang berada diluar atau tidak tegabung dalam pemerintahan.
Dalam kondisi ideal, koalisi merupakan kumpulan partai politik yang memenangkan pemilihan umum, sedangkan oposisi merupakan kumpulan partai politikyang kalah dalam pemilihan umum. Makna koalisi danoposisi di Indonesia berbeda dengan di negara lain. Di Indonesia partai politik yang kalah dalam pemilihan umum,dengan dalih demi kepentingan bangsa dan negara, setelah pemilihan umum juga bergabung (baca berkoalisi) dengan partai politik yang menang dalam pemilihan umum.
Pengaburan arti koalisi dengan oposisi di Indonesia dimulai setelah pasangan Prabowo-Sandi masuk kedalam kabinet mantan Presiden Jokowi-Makruf, padahal pasangan Prabowo-Sandi kalah dari pasangan Jokowi-Makruf pada Pilpres 2019. Bagi-bagi kue setelah Pilpresjuga berlanjut setelah pasangan Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024. Partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju (kecuali NasDem) juga dapat kue dan bergabung ke dalam Kabinet Merah Putih.
Dalam perkembangan politik, PDI-P sebagai partai politik yang kalah pada Pilpres 2024 menampakan sikap ambingu. Disatu sisi PDI-P secara institusi tidak memintadan tidak mendapat kue dari Presiden Prabowo, tetapi pada sisi lain PDI-P ingin dekat (baca bagian) dengan Presiden Prabowo. Sikap ambigu PDI-P dimungkinkan merupakan usaha PDI-P membentengi diri dari serangan mantan anak emas yang belakangan menjadi lawan politikberat.
Oposisi dalam pengertian umum adalah kelompoka tau partai politik yang tidak berada dalam pemerintahandan secara aktif mengkriktik kebijakan pemerintah. Oposisi menjalankan fungsi mengawasi jalannya pemerintahan, memberikan alternatif kabijakan, penyeimbang dan mencegah penyalah gunaan kekuasaan, dan berupa partai politik yang kalah dalam pemilihan umum.
Dari empat fungsi oposisi, sampai saat ini PDI-P hanya menunjukkan fungsi sebagai partai politik yang kalah dalam Pilpres 2024. Dengan demikian maka PDI-P bisa dikategorikan sebagai partai oposisi yang tidakberoposisi dan partai koalisi yang tidak berkoalaisi. Dan karena fungsi peyeimbang juga merupakan salah satufungsi oposisi, maka akan lebih tepat jika PDI-P menggunakan narasi PDI-P bukan oposisi dan bukankoalisi tetapi pembonceng.
