Soal Penggunaan DD Tim Satgas Anti Korupsi, Meminta Kades Transparan

0
154

BANGKALAN, sigap88news.com || Anggota Satgas Anti Korupsi Korak, Hasin meminta para Kepala Desa (Kades) transparan dalam menggunakan Dana Desa (DD).

“Sebab jika tidak, nantinya bakal muncul dugaan penyalahgunaan atau korupsi,” ujar Hasin, Rabu (10/03/2021).

Hasin memaparkan, desa yang dengan sengaja tidak memberikan informasi ke publik terkait penggunaan anggaran, bisa dipidana. Semua itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.

“Hal itu sudah diatur pada pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Maka ancaman pidananya itu adalah satu tahun dan bayar denda sebesar Rp 5 juta,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat juga perlu tahu tentang penggunaan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD). Sebab, anggaran tersebut dari pemerintah pusat yang diberikan untuk pembangunan desa.

“Keterbukaan publik itu harus benar-benar dilaksanakan oleh desa. Biasanya, desa menggunakan bahan banner atau baliho untuk menunjukkan kegunaan anggaran dari pusat atau dari daerah,” jelasnya.

“Nah, jika masyarakat menemukan ketidakterbukaan desa, maka masyarakat bisa mengajukan laporan ke Komisi Informasi (KI) dengan catatan harus mengikuti prosedur yang telah berlaku,” tuturnya.

Hasin menjelaskan, dalam Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2010 sudah ditegaskan, bahwa setiap orang atau lembaga bisa mengajukan surat keberatan terlebih dahulu kepada desa untuk mendapatkan informasi.

Namun apabila dalam kurun waktu tiga bulan belum juga tidak diberikan, maka bisa mengajukan keberatan ke Komisi Informasi untuk disidangkan. “Jika, desa tetap bersikeras dan ngotot tidak melakukan transparansi informasi, maka kepala desa bisa dipidana. Ujung-ujungnya kalau sudah dipidana, ya kades bisa saja diganti,” pungkasnya. (red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini